Jakarta - Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim adanya permainan di sektor angkutan laut di Jakarta. Menyoroti insiden yang menimpa kapal Zahro Express, Ahok menyebut ada oknum-oknum yang menguasai rute kapal.
Agar tidak ada kecurigaan, Dirjen Hubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Tony Budiono menyarankan agar menelusuri dokumen kapal dan sang pemilik kapal. Menurutnya, dengan menyelidiki dokumen kapal akan menjawab siapa dibalik permainan itu.
"Jadi nanti diselidiki saja pemilik kapalnya siapa, nanti ketahuan, ditelusuri saja dokumen kapalnya nanti ketahuan di belakangnya siapa," kata Tony saat dihubungi meja13.com, Selasa (3/01/2017) malam.
Tony mengatakan apabila dokumen tersebut resmi maka akan mudah untuk ditelusuri kepemilikan kapalnya. Namun jika dokumen tidak resmi alias bodong, sulit untuk menelurusinya.
"Kalau resmi ya gampang tapi kalau yang bodong ya susah, tapi kalau bodong tidak mungkin dikeluarkan SPB-nya (Surat Persetujuan Berlayar)," lanjutnya.
Terkait izin pelayaran di satu provinsi dan sistem operasional, Tony mengatakan ada di bawah kewenangan Dishub. Sedangkan prosedur keselamatan menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.
Dia menyerahkan dugaan adanya permainan tersebut kepada pihak kepolisian.
"Ya nanti biar polisi itu yang selidiki, juga kan Pelabuhan Kali Adem itu kan miliknya Dishub tapi keselamatan pelayaran ada di kita, jadi operasional ada di bawah Dishub dan izin karena pelayaran di satu provinsi itu adanya di Dishub," terangnya.
Apabila dugaan itu benar, dia berharap dengan adanya kasus ini bisa menguak siapa oknum dibalik permainan tersebut.
"Mudah-mudahanlah dengan adanya (kasus) ini bisa kebongkar semua ya," tutupnya.
No comments:
Post a Comment